Jejak Laporan DPR – RI dan Tuntutan LMPP Di Kantor ESDM Jambi.

  • Whatsapp

BASINGBE.com – Polemik permasalahan Batubara di Jambi terus menuai sorotan. Melansir dari laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jambi reses masa persidangan II tahun sidang 2016-2017 menujukan bahwa kekayaan batubara cukup besar. Tentunya banyak dari hasil laporan tersebut berbeda kondisi dengan saat ini. Namun mencermati apa tuntutan dari Laskar Merah Putih Perjuangan, laporan kunjungan Komisi VII DPR – RI dapat menjadi tolak ukur agar masalah ini tidak berkepanjangan.

Bacaan Lainnya

banner 728x90

Potensi sumber daya batubara di Provinsi Jambi mencapai 1,52 miliar Metrik Ton (2016). Deposit batubara ada di Batanghari, Muaro Jambi, Tanjungjabung Barat, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun. Dari total sumber daya batubara yang ada baru 90 juta ton.

Permasalahan dari temuan dalam kunjungan DPR – RI Tahun Sidang 2016 – 2017

1. Sejumlah wilayah kerja tambang batubara berada di hutan lindung dan kawasan konservasi. Dari luas izin tambang di Jambi mencapai 1.078 juta hektar lebih, sebanyak 480.502,47 hektar di kawasan hutan. Sebanyak 6.300,22 hektar hutan konservasi, 63.662,22 hektar di hutan lindung, serta 410.540,03 hektar hutan. produksi. Total 138 izin tambang di kawasan hutan.

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi menyebutkan, izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (penjajakan) batubara di Jambi sebagian besar akan berakhir pada 2017. Dari total 196 IUP di Jambi, 118 IUP merupakan operasi produksi, sementara 78 IUP eksplorasi yang dimulai dari tahun 2009 dan sudah harus meningkat menjadi operasi produksi. Ada sejumlah persyaratan yang
menjadi kendala perusahaan untuk eksploitasi. Pemerintah memberi keringanan untuk melengkapi sejumlah persayaratan tersebut.

3. Di Jambi saat ini terdapat 71 perusahaan yang melakukan eksplorasi batubara yang dinyatakan clear and clean. Tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 22 IUP, Muarojambi 7 IUP, Sarolangun 11 IUP, Tanjung Jabung Barat 10 IUP, Tebo 19 IUP, serta Bungo dan Merangin masing-masing satu IUP.

Tuntutan LMPP Provinsi Jambi ?

Permasalahan yang timbul dari persoalan batubara di Jambi membuat puluhan anggota Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Jambi mendatangi Kantor Dinas ESDM Provinsi Jambi, Senin (14/07) Pukul. 10.15 WIB.

Dalam aksi, mereka mengutarakan sejumlah permasalahan, salah satunya soal tuntutan penyelesaian polemik seputar batu bara.

Unjuk rasa yang di ketuai langsung ketua LPMP Jambi, Attan Tambun mengeluarkan pernyataan tegas. Meminta pihak ESDM dan pemerintah Provinsi Jambi untuk menertibkan perizinan batu bara yang di duga ada izin-izin yang sudah mati atau kadaluarsa.

“Kami minta tertibkan segera izin – izin yang diduga sudah mati dan kadaluarsa” Tutur Attan Tambun dalam orasinya, Senin (15/07).

Mereka juga menuntut pihak ESDM untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap stock file batu bara yang berada dalam kawasan Cagar Budaya Candi Muara Jambi.

“Cagar budaya harus kita lindungi dan sterilkan, Kami minta kalo tidak sanggup menangani polemik batubara, mundur saja pak kadis ESDM,” tandas Attan

Sementara itu, Bob salah satu peserta orasi menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan pengusaha batu bara dan para pendemo.

“Dalam waktu dekat akan mempertemukan pengusaha batu bara dan para pendemo bang” Pungkas Bob saat dikonfirmasi oleh Tim Redaksi Basingbe.com, Selasa (14/07). (SSB)

Referensi Dokumen

http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-12-891baaebd9e2c7de2a45ea71223f27d9.pdf

Quotes

 aku menikmati apa yang sedang terjadi, sembari berdo’a agar diberikan jalan terbaik untuk cerita ini.

banner 728x90

Pos terkait

banner 72890

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *