Saksi Ahli: Terdakwa Syamsu Rizal Tidak Dapat di Pidana Berdasarkan Alat Bukti yang Diajukan JPU

  • Whatsapp

Basingbe.com,TEBO-Pengadilan Negeri Tebo kembali menggelar sidang lanjutan perkara No46/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt dengan agenda nendengarkan keterangan saksi ahli,Senin(3/5/2021)

Dimana pada sidang yg di pimpim langsung oleh Hakim ketua Armansyah Siregar.SH.MH Tersebut Jaksa penuntut Umum(JPU) Tebo menghadirkan 3 saksi ahli dan terdakwa Syamsu Rizal menghadirkan satu orang saksi ahli.

Bacaan Lainnya

banner 728x90

Dalam pantauan media ini diruang sidang Dr. Mahmud Mulyadi S.H., M.Hum dari Universitas Sumatera Utara saksi ahli dari terdakwa , mengulas perihal tindak pidana penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP dan Pembantuan pada Pasal 56 KUHP, Menurutnya apabila dikaitkan dengan peran Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta/penganjur pidana penebangan Pohon tanpa Ijin sebagaimana didakwakan oleh JPU, Kata Mahmud Mulyadi Saksi ahli yg berpenampilan nyentrik ini.

Sebab,Sambungnya untuk menjadi pidana penyertaan / pembantuan, harus ada tujuan, kepentingan dan kehendak sadar dari sipelaku, termasuk harus adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana antara orang yang melakukan dengan orang yg melakukan penganjuran / menyuruh lakukan, dan semua itu harus dibuktikan dipengadilan, jika itu tak bisa dibuktikan maka orang tak bisa dipidana

Kemudian lebih jauh Ahli yang juga pernah menjadi ahli dalam sidang praperadilan yg diajukan tersangka Setya Novanto pada kasus korupsi proyek E-KTP yang di proses KPK menyebutkan alat bukti yang diajukan JPU berupa Bukti Sms dan Bukti transfer, itu tidak bisa berdiri sendiri harus dikuatkan dengan alat bukti lain misalnya keterangan saksi, kalau keterangan saksi yang muncul dipersidangan membuktikan justru sebaliknya, maka dengan sendiri dapat kita mengesampingkan bukti yang berdiri sendiri itu tadi,Urainya dalam sidang

Tambahnya lagi berkenaan dengan Penetapan Kawasan Hutan, berdasarkan penelusuran ahli, benar memang di Jambi ini telah ditetapkan Kawasan Hutannya oleh Menhut pada tahun 2014, namun ahli yakin bahwa secara administratif, belum dilakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.44 /menhut-II/ 2012 sebagaimana yg dirubah dengan P.62 /Menhut-II/tahun 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang disitu mengatur bahwa sebelum Hutan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan, harus dilakukan terlebih dahulu pendataan administrasi serta penyelesaian terhadap hak-hak kepemilikan pihak ketiga yang sudah terlanjur mendiami atau menguasai lahan yang berada dalam kawasan hutan itu, apabila belum selesai tahap-tahap itu dilaksanakan, maka ketentuan pidana nya tidak bisa diterapkan, apalagi berkenaan tindak pidana larangan penebangan pohon “tanpa izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b pada UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ini Tak Bisa diterapkan, karena secada administratif belum selesai, pidananya baru bisa jalan jikalau orang-orang yang didalam hutan itu sudah didata dan sudah deselesaikan hak-haknya namun orangnya tetap ngeyel menebangi disitu, baru bisa dijalankan pidananya,Tuturnya menguraikan

Saksi juga mengisahkan bahwa Penetapan Kawasan Hutan bukan cara negara untuk merampok hak masyarakat yang terlanjur mendiami kawasan hutan, jadi kalau memang belum selesai urusan negara dengan pihak ketiga yg mendiami kawasan hutan itu, jangan masyarakat dipidanain pakai pasal pada UU Pencegahan Perusakan Hutan ini, karena ini Administrative Penal Law, Pidana harus jadi upaya terakhir (ultimum remidium), penjara penuh nanti kalau pidana seperti ini diterapkan tanpa menelusuri aspek administrasinya,Tutupnya

Red

banner 728x90

Pos terkait

banner 72890

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *