Gubernur Jambi Dinilai Menghindar Untuk Bertemu Buruh, SPSI : Kita Akan Ada Aksi Buruh Besar-Besaran

  • Whatsapp

BASINGBE.com-TEBO-Buruh yg tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Seprovinsi Jambi mendatangi kantor Gubenur Jambi guna audiensi dengan Gubenur Jambi membahas soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2022 yang hanya sebesar 0,72% atau senilai Rp. 18.872.00, Kamis(18/11/2021).

Dalam keterangannya perwakilan buruh dari kabupaten Tebo Eko Pramuna Putra mengatakan bahwasannya dirinya sangat menyayangkan rencana audiesi dengan Gubenur Jambi Al Haris tidak dapat dilaksanakan disebabkan Gubenur Jambi saat itu sedang berada di Jakarta untuk menerima Piagam Pramakarya Atas Dukungan Dan Pembinaan Kepada Perusahaan Yang Telah Berhasil Mendapatkan Penganugerahan Produktivitas Paramakarya Tahun 2021 dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah.

Bacaan Lainnya

banner 728x90

“hari kamis itu Gubenur berada di Jakarta untuk menerima Piagam Paramakarza dari Menteri Ketenagakerjaan, Audiesi batal, tapi dijadwalkan kembali oleh pihak Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Undangan Rapat Nomor: S.2757/Disnakertrans-3.3/XI/2021 pada hari Jum’at, 19 November 2021, namun kembali Gubernur tidak dapat juga untuk hadir” Ujar Eko Pramuna Putra pada media.

Lebih lanjut Eko mengatakan, saat itu semua perwakilan buruh sangat kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Jambi yang kedua kalinya untuk menemui mereka menggelar audiesi dengan perwakilan buruh.

“Kami (buruh) kecewa dengan pak Gubeenur, sebab 2 kali janji untuk ketemu, gagal.. sementara janji yang kedua Pemerintah Provinsi Jambi sendiri yang mengagendakan dan Gubenur pun berada di Jambi” Tutur Eko kesal.

Dalam keterangannya perwakilan buruh dari kabupaten Tebo Eko Pramuna Putra mengatakan bahwasannya dirinya sangat menyayangkan rencana audiesi dengan Gubenur Jambi Al Haris tidak dapat dilaksanakan disebabkan Gubenur Jambi saat itu sedang berada di Jakarta untuk menerima Piagam Pramakarya Atas Dukungan Dan Pembinaan Kepada Perusahaan Yang Telah Berhasil Mendapatkan Penganugerahan Produktivitas Paramakarya Tahun 2021 dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah.

“hari kamis itu Gubenur berada di Jakarta untuk menerima Piagam Paramakarza dari Menteri Ketenagakerjaan, Audiesi batal, tapi dijadwalkan kembali oleh pihak Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Undangan Rapat Nomor: S.2757/Disnakertrans-3.3/XI/2021 pada hari Jum’at, 19 November 2021, namun kembali Gubernur tidak dapat juga untuk hadir” Ujar Eko Pramuna Putra pada media.

Lebih lanjut Eko mengatakan, saat itu semua perwakilan buruh sangat kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Jambi yang kedua kalinya untuk menemui mereka menggelar audiesi dengan perwakilan buruh.

“Kami (buruh) kecewa dengan pak Gubeenur, sebab 2 kali janji untuk ketemu, gagal.. sementara janji yang kedua Pemerintah Provinsi Jambi sendiri yang mengagendakan dan Gubenur pun berada di Jambi” Tutur Eko kesal.

Eko juga menambahkan bahwa Tujuan buruh untuk berdiskusi dengan Gubernur adalah untuk menyampaikan Aspirasi serta mencari formula lain atau solusi terkait dengan kesejahteraan buruh di Jambi serta Nakertrans Jambi juga tidak dapat memberikan solusi konkrit dengan kawan-kawan buruh, harusnya sebagai pembina untuk seluruh buruh di Jambi justru diduga tidak memperhatikan buruh sama sekali.

“Sejujurnya kawan-kawan Buruh ingin menyampaikan Aspirasi terkait penolakan kenaikan UMP Jambi yang hanya 0,72 %, serta mencari formula dan solusi untuk kesejahteraan Buruh di Jambi kedepanya, disini kita juga bisa melihat peran Nakertrans Jambi sebagai Pembina Buruh yang justru tidak memperhatikan nasib kaum Buruh di Jambi.terangnya.

Dengan kegagalan pertemuan tersebut Eko Pramuna Putra menganggap bahwa Gubernur Jambi dinilai menghindar dan akan melaksanakan aksi buruh besar-besaran.

“karena Gubernur Jambi tidak mau bertemu dan berdiskusi dengan kita, tunggu saja aksi buruh di Jambi, kemungkinan hari Kamis ini (26/11/21) karena ini aksi besar kita akan persiapkan semaksimal mungkin. Lanjutnya

Apalagi kawan-kawan Pekerja/Buruh di Tebo ini sangat bergantung terhadap UMP, mengingat di Kab. Tebo belum ada UMK

Red-BS

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *